Sumbar Menuju Pilkada yang Fair

Dalam tahun 2008 ini ada empat kota di Sumatera Barat bakal menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada). Empat kota dimaksud adalah Sawahlunto, Padang Panjang, Pariaman dan Kota Padang. Dalam menghadapi pesta demokrasi di tingkat lokal tersebut masing-masing kandidat yang ingin maju untuk jadi kandidat walikota/wakil walikota, sudah mulai menyosialiasikan diri ke publik baik melalui media massa maupun secara langsung turun ke masyarakat. Malah, para kepala daerah yang masih menjabat (incumbent) dan berminat maju untuk kedua kalinya, juga sudah mulai pasang kuda-kuda. Berbagai acara pun dirancang sehingga ajang tatap muka dengan publik menjadi kian lebih intens.

Tak dapat dipungkiri pula bila para incumbent amat diuntungkan. Mereka dengan menggunakan dana APBD lebih mudah tampil dan menggelar berbagai iven agar senantiasa dilihat dan diingat masyarakat. Hasil survey LSI beberapa tahun lalu menunjukkan bahwa peluang para incumbent untuk bisa berkuasa lagi memang lebih besar. Ini amat berbeda dengan para calon dadakan yang datang entah dari mana, namun tiba-tiba mencalonkan diri jadi kepala daerah. Para calon yang tidak populer tersebut harus mengeluarkan dana yang amat besar untuk bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat.

Di sinilah ketimpangan nampak terjadi manakala incumbent bertarung dengan para pesaingnya yang memang sebelumnya tidak populer di tengah-tengah masyarakat. Kondisi ini berbeda dengan pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Para calon kepala daerah yang punya banyak uang meski tidak dikenal, punya kans yang lebih besar terpilih ketimbang para incumbent. Artinya apa ¿ Pada Pilkada langsung popularitas calon di tengah-tengah publik memang sangat menentukan. Kondisi ini terjadi karena memang masyarakat kita masih dalam proses belajar berdemokrasi.

Tingkat pemahaman grass root kita dalam pengertian orientasi politik masih bersifat kognitif. Belum lagi pada level afektif dan psikomotorik. Dengan kondisi seperti itu, Pilkada memang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sebagai konsekuennya, para kandidat yang ingin maju memang harus berfikir tujuh kali bilamana berhadapan dengan para incumbent yang terkadang cukup cerdik memanfaatkan berbagai momen untuk tetap diingat rakyat. Bisa disaksikan saat ini para incumbent sudah mulai memasang billboard yang disamarkan dengan sosialisasi pembangunan.

Sulit dibantah bila billboard seperti itu murni untuk tujuan sosialisasi pembangunan. Sebab, selain pemasangannya di banyak tempat, tak jarang sang incumbent justru tampil sendiri, meninggalkan wakilnya atau ketua DPRD setempat. Meski tidak ada larangan seperti itu, dibutuhkan kesadaran dan etika politik dari para incumbent untuk meraih jabatan politis. Bila tidak, demokrasi yang kita sepakati dalam proses politik bakal tidak terwujud dengan baik. Sudah saatnya kita memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Kita membutuhkan contoh tauladan yang baik dari para pemimpin. Ini setidaknya bisa diperlihatkan melalui cara-cara jujur, adil dan transparan dalam meraih jabatan politik di level manapun. Akhirnya, kita berharap empat Pilkada di Sumbar dapat berjalan secara jujur, adil dan aman. Mari kita kembangkan Pilkada “Badunsanak”. (*)

dimuat di Tajuk Padang Ekspres  Sabtu, 9 Peb 2008