Tungkek Mambaok Rabah dan Amuk Massa

            Dua kasus amuk massa yang dipicu cekcok oknum polisi dengan warga masyarakat, sempat menghentak warga Sumatera Barat, di saat umat Muslim melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadhan.

Kasus pertama, ketika warga Lengayang, Pesisir Selatan, mengamuk dan merusak kantor Polsek setempat dipicu pemukulan pemuda setempat oleh oknum Kapolsek dan anggotanya Kamis, 18 September 2008 . Warga jadi beringas, Kantor Polsek diserang, mereka merusak dan melempari kaca kantor polisi yang memiliki semboyan “pelindung dan pengayom masyarakat”.

Entah tidak belajar dari kasus sebelumnya, tiga hari setelah itu, tepatnya Minggu, 21 September 2008, oknum polisi kembali main tangan kepada seorang pemuda tanggung di Pasar Sarilamak, hanya gara-gara sebuah helm. Aksi main pukul itu  kemudian berbuntut penyerangan Mapolres Limapuluh Kota oleh massa dari Jorong Ketinggian, Jorong Sarilamak, dan Ulu Aia, Harau, Kabupaten Limapuluh Kota.

Dari dua kasus tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa begitu jauhnya kesabaran di dalam diri aparat dan masyarakat. Padahal, kesabaran merupakan hikmah yang bisa dipetik dari umat Muslim yang berpuasa. Entah aparat, entah masyarakat, mereka sepertinya sama-sama tidak bisa menahan diri.  

Terhadap oknum kepolisian yang main hakim sendiri, banyak hal  yang menjadi catatan kita. Sebagai aparat, mereka mestinya benar-benar menjadi pelindung dan mengayomi masyarakat. Dimanapun berada, mereka sejatinya bisa menjadi suri tauladan, mendidik dan memberikan bimbingan, penyuluhan tentang tertib hukum kepada masyarakat.

Lalu, ketika mereka pula yang melanggar hukum, samalah artinya dengan  tungkek lah mambao rabah.

Barangkali pimpinan kepolisian di daerah ini pantas melakukan evaluasi menyeluruh. Evaluasi yang kita maksudkan,  sistem rekrutmen, pendidikan dan pola  pembinaan mental di kepolisian. Anehnya, tidak hanya anggota kepolisian yang berpangkat bintara yang melakukan pelanggaran, tapi juga perwira dan memegang jabatan strategis.

Hal seperti itu merefleksikan kepada kita bahwa harapan masyarakat akan prototipe polisi  yang ideal, fight crime, help deliquent, dan love humanity, masih jauh dari harapan. Karena itu, pantas kiranya, pihak LBH Padang dan Komnas HAM Sumbar meminta Kapolda untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Kedua institusi itu mengecam pemukulan yang dilakukan oknum polisi terhadap warga Lengayang, Pessel.

“Persoalan ini harus dicari akar persoalannya. Jika dibiarkan ber­larut-larut, malah akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terha­dap institusi penegak hukum. Aki­batnya, masyarakat cenderung main hakim sendiri,” protes Alvon Kurnia Palma,  Ko­ordinator Divisi HAM LBH Padang.

Apa yang disampaikan Alvon bukan tidak beralasan. Dua kasus dimaksud bukan lah yang pertama dan kedua, namun sudah yang kesekian kalinya, ketika masyarakat tak mampu lagi menahan diri melihat perlakuan oknum polisi.

Sekedar mengingatkan, pada Selasa,  1 Juli 2008, seorang anggota polisi dari kesatuan Brigade Mobil (Brimob), tanpa alasan yang jelas menganiaya seorang warga Kinali, Pasaman Barat.

Dari catatan LBH, selama tahun  2007, oknum aparat kepolisian juga terindikasi melakukan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sebanyak 55 kasus. Kasus tersebut terdiri dari 30 kasus kekerasan, 11 kasus diskriminasi hukum dan 6 kasus kriminalisasi.

Namun demikian, harus kita akui pula bahwa dua kasus pemukulan mutakhir oleh oknum kepolisian, memang tidak berdiri sendiri. Setidaknya, tindakan mereka dipicu oleh pancingan dari oknum pemuda.

Amat disayangkan pula, masyarakat kita terlalu mudah mengamuk dan  merusak kantor kepolisian. Tindakan seperti ini jelas tidak bisa dibenarkan dan harus diusut pula. Apapun alasannya, kantor kepolisian itu merupakan aset negara yang dibangun dari uang rakyat. Karena itu, ketika ada rakyat yang merusaknya, maka samalah artinya dengan merusak milik mereka sendiri.  Perihal mudahnya masyarakat mengamuk di negeri ini,  juga perlu dikaji akar masalahnya.

Psikolog dari Universitas Indonesia Prof. DR. Sarlito Wirawan Sarwono memberi jawaban yang menarik menyangkut hal ini. Kata dia, bangsa kita tanpa provokator pun akan setiap saat bisa mengamuk. Itu karena terlalu banyak kelas bawahnya (kurang berpendidikan, pekerja kasar atau pengangguran, miskin) dan masih terlalu sedikit kelas menengah-atasnya (berpendidikan menengah ke atas, karyawan staf, pemimpin atau manajer, penghasilan jauh di atas UMR).

Karena itu, untuk mengeliminir amuk massa di Indonesia, jawabannya adalah memperbaiki pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini menjadi tugas berat bangsa ini ke depan. (*)